Sejarah Baru: Indonesia Tidak Impor Beras, Stok Nasional Tertinggi Sejak 1968

Mentan Amran: Stok Beras Rekor 57 Tahun, Petani Sejahtera Konsumen Bahagia

SuaraGarut.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras di tengah krisis pangan global. Sementara negara-negara maju seperti Jepang menghadapi lonjakan harga beras hingga 90,7 persen pada Juli 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu—tertinggi sejak 1971—hingga masyarakat setempat harus antre untuk membeli beras murah, Indonesia justru mampu menjaga ketahanan pangan dengan produksi dalam negeri yang kuat.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur stok beras dalam negeri sangat cukup, sehingga tahun ini kita tidak impor beras. Hingga Agustus ini stok beras aman dan produksi on the track terus meningkat. Di Jepang, harga beras melonjak 90,7 persen pada Juli 2025, tertinggi sejak 1971, hingga rakyatnya antre untuk mendapatkan beras murah. Sementara itu, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri. Ini capaian luar biasa,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Berdasarkan data FAO, USDA, dan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional melonjak dari 30,62 juta ton pada 2024 dan diperkirakan mencapai 33,8–35,6 juta ton pada 2025. Cadangan beras pemerintah juga mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun, yakni 4,2 juta ton, jauh melampaui stok tahun lalu yang hanya sekitar 1 juta ton.

“Dulu kita defisit stok dan terpaksa impor 7 juta ton pada 2023 dan 3–4 juta ton pada 2024. Kini, stok kita tertinggi dalam sejarah, dan dunia mengakui ketahanan pangan Indonesia. FAO dan Departemen Pertanian Amerika memuji capaian ini,” ungkap Mentan Amran.

Amran menambahkan, panen kedua pada September 2025 akan semakin memperkuat pasokan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan beras.

Pemerintah berhasil menekan harga beras yang sempat melonjak. Menurut data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 26 Agustus 2025, harga beras medium dan premium berangsur turun di 15 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

“Dua hari lalu, harga beras turun di 13 provinsi, dan kini meluas ke 15 provinsi. Saya optimistis harga akan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan, seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujar Mentan Amran.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga melaporkan pasar ritel modern mulai terisi kembali, bahkan harga beras turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Penurunan ini didorong oleh operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digencarkan Perum Bulog bersama TNI/Polri dan instansi terkait. Saat ini Bulog menyalurkan 6.000 ton beras SPHP per hari, dengan rencana peningkatan menjadi 7.000–10.000 ton per hari hingga akhir 2025. Total target penyaluran hingga Desember mencapai 1,3 juta ton.

Mentan menegaskan pemerintah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Harga gabah petani kini stabil di Rp6.500 per kg sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), naik dari Rp5.500 per kg sebelumnya. Serapan gabah oleh Bulog juga meningkat dari 3.000 ton menjadi 6.000 ton per hari.

Data terbaru, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 122,64 pada Juli 2025 melampaui target 115–120, menandakan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kita menjaga dua sisi: petani sejahtera dengan harga gabah yang layak, konsumen bahagia dengan harga beras yang terjangkau. Ini bukti nyata revolusi pertanian untuk kedaulatan pangan,” ujar Mentan Amran.

Untuk mendukung produktivitas, kuota pupuk bersubsidi digandakan dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton dengan anggaran Rp46,8 triliun, memastikan petani memiliki akses input produksi yang memadai.

Keberhasilan ini juga ditopang oleh pembenahan tata kelola di sektor pertanian. Skor Reformasi Birokrasi meningkat dari 79,4 (2020) menjadi 85,12 (2025). Survei Penilaian Integritas naik dari 66,78 menjadi 74,46. Laporan keuangan Kementerian Pertanian kini konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap praktik oplosan beras. Hasil investigasi menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar. “Ini sudah kami laporkan ke penegak hukum untuk ditindak tegas. Jangan ada yang memelintir seolah kami tidak peduli konsumen. Justru karena kami ingin keadilan, kami berani melawan mafia pangan!” tegas Mentan Amran.

Dengan stok beras melimpah, harga yang mulai stabil, dan produksi dalam negeri yang kuat, Indonesia kini diakui sebagai kekuatan pertanian global. Kebijakan stop impor beras sejak awal 2025 bukan hanya menjaga stok dalam negeri, tetapi juga memengaruhi harga beras dunia, yang kini turun ke level terendah dalam 8 tahun, yakni USD 372,50 per ton untuk beras putih 5% pecah asal Thailand.

Kontras dengan Jepang, di mana harga beras naik 90,7 persen pada Juli 2025 (tertinggi sejak 1971) hingga masyarakat harus antre untuk beras murah, Indonesia justru menunjukkan ketahanan pangan yang tangguh.

“Stok kita besar, harga mulai turun, petani sejahtera, dan impor berhenti. Ini kado untuk bangsa. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk petani dan masyarakat, meski banyak pihak yang terganggu. Bersama-sama, kita wujudkan kedaulatan pangan untuk masa depan Indonesia,” ungkap Mentan Amran.

Mentan Amran mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi beras SPHP agar manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat kecil, sekaligus memastikan petani tetap bangga menjalani profesinya. Dengan langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas pangan, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai negara dengan ketahanan pangan kelas dunia.(N.Permana)