Pemkab Garut Ajukan Rp800 Miliar ke Pemerintah Pusat untuk Bangun Jembatan Permanen di Peundeuy

SuaraGarut.id – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengusulkan anggaran sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan permanen di Kecamatan Peundeuy, setelah infrastruktur tersebut rusak akibat bencana hidrometeorologi.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat permohonan bantuan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut cukup besar karena jembatan yang akan dibangun merupakan struktur permanen yang ditujukan untuk menggantikan jembatan sebelumnya yang rusak berat.

"Kita sudah bikin surat mengajukan permohonan bantuan, kalau enggak salah anggarannya sampai Rp800 miliar untuk bangun permanen satu jembatan," kata Bupati Garut saat ditemui wartawan di Garut, Senin.

Bupati menjelaskan bahwa berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut telah bergerak cepat merespons kejadian bencana alam yang terjadi pada musim penghujan ini. Termasuk terkait kerusakan jembatan penghubung Desa Toblong dan Desa Sukanagara di Kecamatan Peundeuy.

Menurutnya, laporan kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi ke pemerintah pusat, serta mendapat dukungan dari anggota DPR RI asal Garut untuk mempercepat penanganan.

"Kita juga sudah menghubungi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan hadir ke Garut untuk melakukan evaluasi di lapangan," ujarnya.

Bupati Abdusy Syakur berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan usulan tersebut agar masyarakat kembali mendapatkan akses jembatan yang aman dan layak dilewati.

"Pemerintah pusat itu lebih fleksibel tidak tergantung tahun anggaran, bisa 2026, bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi karena saya minta ini sangat penting bagi masyarakat," kata Bupati.

Sebelumnya, jembatan gantung yang berada di Desa Toblong, Kecamatan Peundeuy, rusak akibat cuaca ekstrem pada Jumat (7/11/2024) petang. Struktur yang membentang di atas Sungai Cikaengan itu mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa lagi dilintasi, memaksa warga mengambil rute memutar dengan jarak yang jauh lebih panjang.

Pihak kepolisian telah memasang garis polisi sebagai pengamanan untuk mencegah warga mendekati atau menggunakan jembatan yang sudah tidak layak tersebut.***