Pemangkasan Rp68 Miliar, Infrastruktur Jalan Garut Kena Imbas

SuaraGarut.id - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Agus Ismail, memastikan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada rekontruksi maupun pembangunan jalan baru. Kebijakan ini diambil menyusul adanya pengurangan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Agus Ismail, yang akrab disapa Agis, menyebutkan bahwa pemangkasan TKD berdampak besar pada pembangunan infrastruktur, terutama proyek jalan di Kabupaten Garut. Ia menjelaskan bahwa anggaran yang dikurangi mencapai sekitar Rp68 miliar.

"Ya besar lah, kita dapat info dari BPKAD, anggaran yang dikurangi itu sekitar Rp 68 milyar. Ya, tentunya sangat besar," kata Agis usai bertemu Bupati, Jumat (14/11/2025).

Dengan kondisi tersebut, Agis menegaskan bahwa Dinas PUPR hanya dapat fokus pada rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
"Ya apa boleh, tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, kita mungkin nanti hanya bisa melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan. Pemeliharaan itu yang masih kondisinya baik, seperti misalnya dilakukan penambalan," ujarnya.

Berdasarkan penilaian BPK, kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan mencapai sekitar Rp48 miliar per tahun. Saat ini, jalan kabupaten memiliki panjang sekitar 1.000 kilometer, dengan tingkat pemantapan baru sekitar 70 persen sehingga masih ada sekitar 30 persen ruas yang kondisinya rusak.

"Nah, untuk mempertahankan itu kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 milyar," kata Agis.

Selain pemeliharaan, Dinas PUPR juga mengupayakan bantuan melalui pengajuan anggaran ke pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Tiga ruas jalan yang diusulkan ke pemerintah pusat berada di wilayah Garut Selatan, yaitu Pamegatan–Singajaya, Talegong–Selaawi, dan Bungbulang–Mekarmukti.
"Tapi kalau ke Provinsi kita mengajukan 15 ruas jalan Kabupaten semua," ujarnya.***