Hadiri Musrenbang Dua Kecamatan, Wabup Garut Soroti Keterbatasan Anggaran dan PDRB

SuaraGarut.id – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 untuk Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (27/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Putri Karlina menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi besar Kabupaten Garut.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran kepala daerah dalam Musrenbang merupakan bentuk tanggung jawab untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

"Jadi kalau intinya mah kan ini kebijakan Pak Bupati, jadi musrenbang itu harus dihadiri oleh kepala daerah untuk mendengarkan, mengawal, walaupun tidak semuanya terakomodir ya. Tapi selain mengawal, mendengarkan, kita pun semacam menyuntikkan doktrin yaitu bahwa pembangunan itu harus seperti apa dan Garut akan seperti apa," ungkapnya.

Menanggapi banyaknya usulan pembangunan infrastruktur serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Putri Karlina memberikan pemahaman terkait kondisi fiskal daerah. Ia menilai, besarnya kebutuhan sosial harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Menurutnya, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi kunci agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terdongkrak sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai berbagai program pembangunan.

"Makanya kita sama-sama membooster PDRB dulu biar itu kan paradoks PDRB, PAD-nya naik juga. Kalau PDRB naik, PAD pasti naik. Karena kan PDRB menunjukkan seberapa banyak orang mampu berbelanja atau menghasilkan barang jasa," jelasnya.

Putri Karlina berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan program-program inovatif dari para pemangku kepentingan di dua kecamatan strategis tersebut. Ia mendorong agar pembangunan ke depan tidak semata-mata bergantung pada APBD, melainkan juga menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.***